BanggaiKab.go.id_  Pemerintah kabupaten Banggai dalam hal ini Bupati Banggai bersama unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), menyambut baik kedatangan Komisi III DPR RI, diketahui rombongan DPR RI melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Banggai untuk koordinasi persoalan eksekusi lahan tanjung, senin (09/04/2018), penjemputan langsung dari bandara syukuran aminudin luwuk banggai, tepat pukul 15.00 wita.

Setibanya dibandara tersebut, Komisi III DPR RI yang terdiri dari Masinton Pasaribu, SH (Anggota TIM/F.PDIP), DR. Saiful Bahri Ruray, S.H.,MH (anggota TIM/P.Gerindra), H. Abdul Wahab Dalimunthe, S.H (anggota TIM/F.P. Demokrat), DR.H.M. Anwar Rahman, M.H (anggota/F.PKB), H. Arsul Sani, S.H.,M.Si (anggota TIM/F.PPP), H. Sariffudin Sudding, S.H.,M.H (anggota TIM/F. P. Gerindra), Supratman Andi Agtas, SH, MH (anggota TIM/F. P. Gerindra ), langsung mengunjungi ke lokasi eksekusi lahan Tanjung Sari.

Saat menemui warga tanjung, salah satu anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, “kedatangan kami  ke Kabupaten Banggai untuk membahas bersama persoalan tanjung, dan mencari solusi serta kepastian hukumnya atas kejadian ini,”terang Masinton.

Masinton Pasaribu saat tinjau lokasi eksekusi dan berdialog dengan warga setempat [Foto: Media BanggaiKab.go.id]
Setelah dilakukannya survey lapangan, Tim langsung menuju ke lokasi Tanjung Bunga yang kurang lebih berjarak 18 kilometer dari perkotaan. Menurut warga setempat (Tanjung Bunga)” alhamdulilah kami sudah ditempatkan disini dan sebagian penempatannya telah dibantu oleh pemerintah setempat, ucap salah satu warga saat ditemui bersama dengan rombongan Pemkab.

Sementara itu, (10/04)  Komisi III DPR RI dan Pemkab mengadakan  rapat luar biasa bersama tim, rapat langsung diselenggarakan diruang rapat umum, dikawasan kantor halimun, tombang permai, kecamatan luwuk selatan. Turut hadir pada kesempatan itu perwakilan warga tanjung, aktifis/LSM, perwakilan mahasisiwa, LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kabupaten Banggai, Unsur Forkopimda, kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Ketua DPRD bersama jajaran, pejabat provinsi termasuk Kapolda Sulteng dan undangan lainnya.

Dalam rapat luar biasa itu, secara bersamaan bersepakat dan melahirkan  kesimpulan, isinya sebagai berikut
Kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan instansi terkait dikabupaten banggai.

  1. KOMISI IIIDPR RI MENDESAK KOMISI YUDISIAL UNTUK MEMERIKSA KETUA PN LUWUK DAN MEMINTA BADAN PENGAWAS MA UNTUK MEMERIKSA PANITERA YANG MELAKUKAN EKSEKUSI
  2. KOMISI III DPR RI MEMINTA INSTANSI TERKAIT DALAM HAL INI GUBERNUR, POLDA BESERTA JAJARANNYA, BPN, BUPATI, WAKIL BUPATI,DPRD,KAJARI UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK KEPERDATAAN WARGA DITANJUNG KORBAN EKSEKUSI YANG MEMILIKI ALAS HAK YANG SAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  3. KOMISI III DPR RI AKAN BERKORDINASI DENGAN BARESKRIM MABES POLRI TERKAIT ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA DALAM EKSEKUSI LAHAN DITANJUNG.

     

 

Liputan : Diskominfo