BanggaiKab.go.id_  Setelah tiba Dibandara Syukuran A. Amir, senin kemarin (07/05), pada kegiatannya, Dewan perwakilan rakyat Kabupaten Banggai bersama sejumlah dewan perwakilan daerah lainnya yang tergabung dalam ADKASI (Assosiasi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seliuruh Indonesia) gelar rapat kordinasi antar wilayah dalam rangka sosialisasi keputusan Rakernas II ADKASI 2018 dan Rakorwil ADKASI zona Sulawesi, bertempat di Ball room Hotel Santika, jl. Kakap, Komplek Halimun, Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, selasa (08/05/2018)

Sekira pukul 09.00 wita acara tersebut dimulai, turut hadir dalam kegiatan Rakorwil Adkasi zona Sulawesi, Assisten tiga bidang pemerintahan dan kesra H. Ramlin Hanis, S.H,.MH, kepala OPD (organisasi perangkat daerah), Unsur Forkopimda, Ketua DPRD H. Syamsul Bahri Mang bersama jajarannya, ketua ADKASI H. Lukman Said, S.pd, Ketua DPRD Banggai Kepulauan yang saat itu bertugas sebagai sekretaris panitia pelaksana, seluruh peserta Rakorwil zona Sulawesi dan sejumlah panitia Rakorwil Adkasi Zona Sulawesi.

Pada Kesempatannya Bupati Banggai yang saat itu diwakili oleh Ramlin Hanis meminta maaf karena Bupati Banggai tidak sempat hadir,” Kami menyampaikan kepada tamu undangan peserta Rakorwil, salam hormat dari Bupati Banggai dan wakilnya, beliau memohon maaf tidak sempat hadir dan bersama-sama dalam kegiatan Rakorwil ini,”ujar Ramlin, dikarenakan Bupati ada tugas yang tak kalah pentingnya mengurusi daerah ini.

“Selamat datang di luwuk Kabupaten Banggai untuk seluruh delegasi Anggota DPRD dan seluruh pimpinan DPRD diseluruh indonesia khususnya di zona Sulawesi,”imbuhnya, Tak lupa ucapan terima kasih kepada ketua umum ADKASI Lukman Said yang telah memilih Kabupaten Banggai sebagai tempat untuk peserta Rakorwil zona Sulawesi.

Sementara itu, Syamsul Bahri Mang(Ketua DPRD Banggai) dan selaku Ketua Panitia pelaksana kegiatan Rakorwil ADKASI menyampaikan,” rangkaian kegiatan tersebut merupakan sosialisasi hasil dari Rakernas Assosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai,”Pungkas Syamsul

Syamsul Bahri Mang menambahkan,” harapan kami kedepannya, Kabupaten Banggai bisa melahirkan dan menjadi Provinsi yang baru di wilayah timur sulawesi tengah,”Imbuhnya, semoga ADKASI dapat memberikan rekomendasi dan mendukung sepenuhnya.

Menurut Lukman said yang saat ini masih menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan rakyat daerah Pasang Kayu dalam sambutannya menyampaikan bahwa lembaga ADKASI yang dipimpinnya, bertujuan untuk mewujudkan DPRD Kabupaten yang berkompeten dan efektif dalam mendorong roda pemerintahan yang baik menuju pembangunan yang maju dan sejahtera dan dalam kerangka otonomi daerah yang didalamnya ada demokrasi.

Ketua ADKASI Lukman Said. S.pd, saat berpidato pada kegiatan Rapat Kordinasi Wilayah zona Sulawesi, [FOTO, abay]
“ADKASI adalah wadah berhimpun para anggota DPRD Kabupaten Banggai Se-indonesia, bermanfaat untuk meningkatkannya kordinasi daerah tingkat regional dan intensitas kordinasi manajemen regional,” ungkapnya, kita lebih menitik beratkan persoalan UU.No 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang belum sepenuhnya memberikan ruang yang tegas untuk permasalahan regional.

Setelah itu, Panitia pelaksana bersama Ketua ADKASI Zona sulawesi langsung memukul GONG, pertanda acara rapat kordinasi dibuka, dan dilanjutkan dengan pembahasan Rapat kordinasi.

 

Dalam rapat tersebut, diperkirakan berlanjut sampai malam hari, dan melahirkan 10 rekomendasi ekternal bersama Tim perumus dan ditanda tangani bersama, sebagai berikut;

  1. Mendorong Pilkada untuk dikembalikan kepada lembaga DPRD
  2. Mencabut Moratorium pemekaran daerah pemekaran daerah Otonom baru (DOB) dan mendorong segera dilakukan pemekaran provinsi Sulawesi timur.
  3. Mendesak Kepada Pemerintah untuk segera mengangkat tenaga honorer kategori dau (K2) Tanpa seleksi
  4. Mendorong lahirnya revisi undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian dan segera ditindak lanjuti kasus sengketa lahan tanjung.
  5. Segera merevisi PERMENDAGRI nomor 62 tahun 2017 dengan menurunkan ambang batas cluster kemampuan keuangan daerah.
  6. Segera merevisi penjelasan PERMENDAGRI nomor 62 tahun 2017 khususnya pengelompokan belanja umum daerah (BUD) yang menjadi item pengurang dari pendapatan umum daerah (PUD)
  7. Mendorong agar pada akhir masa jabatan mobil dinas pimpinan DPRD dilakukan lelang tertutup
  8. Bagi pimipinan dan anggota DPRD yang telah memasuki periode ke-2 (dua) dalam masa jabatannya menampatkan dana pension.
  9. Harus ada sanksi kepada pemerintah daerah apabila terlambat menyerahkan document RAPBD
  10. Mendorong revisi PP nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, LKPJ Kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat agar LKPJ Kepala daerah bukan hanya diberikan catatan dan dikoreksi oleh DPRD, tetapi apabila LKPJ Kepala daerah tidak diterima minimal 50% dari jumlah Fraksi di DPRD, maka LKPJ kepala daerah dapat ditolak oleh DPRD.

 

 

Liputan: istimewa