BanggaiKab.go.id, Palu- Menjelang momentum Pilkada yang tinggal beberapa bulan kedepan dan untuk mengisi kekosongan bagi Kepala Daerah yang ikut dalam pencalonan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah dalam hal ini Gubernur Longki Djanggola  M.si mengukuhkan Pejabat Sementara (PJS) Bupati Se- Sulawesi Tengah, diantaranya yakni; Bupati Kabupaten Sigi, Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, Bupati Banggai Laut dan Bupati Poso, Pengukuhan ditempatkan di Gedung Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Sabtu (26/09/2020) Kemarin.

Longki dalam pengukuhan itu mengatakan, pelantikan ini untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang ikut Pilkada serentak 2020. Bupati pjs yang dikukuhkan ini untuk melaksanakan roda Pemerintahan selama bupati definitif melaksanakan cuti pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian kata Gubernur Sulteng, masa jabatan para penjabat bupati akan sama dengan lamanya tahanpan cuti kampanye yang ditetapkan dalam PKPU,”ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tojo Una-Una, Taslim DM. Lasupu, SP, MT, beserta unsur Forkopimda turut serta menyaksikan proses pengukuhan Pjs Bupati Touna secara virtual, bertempat diruang eksekutif kantor bupati setempat,

Pengukuhan PJS , Bupati Tersebut berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Pertama PJS

  1. PjS Bupati Sigi , Sisliandy , SSTP, M.SI Nomor SK .131.72-3028 Tahun 2020, anggal 24 September 2020, Tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.
  2. PjS Bupati Tojo Una Una Drs. Datu Pamusu, M.Si , dengan SK Mendagri Nomor, 131.72-3032 Tahun 2020. 24 September 2020
  3. PJS Bupati Banggai Laut , Abdul Haris Jotolembah ,SH,M.Si, SK Mendagri Nomor, 131,72-3031 Tahun 2020 , 24 September 2020.
  4. PJS, Bupati Poso , Drs, Arfan, M.Si. SK Mendagri Nomor, 131.72-3029 , 24 September 2020.

Penjabat Sementara Bupati mempuanyai Tugas dan Wewenang ;

  1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
  2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
  3. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yang defenitif serta menjaga Netralitas ASN.
  4. Melakukan pembahasan Rancangan Perda dan dapat menandatangani Perda setelah mendapat persetujuan Mendagri.
  5. Melakukan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan pearutan perundang undangan setelah mendapat persetujuan Mendagri .
  6. Melaksanakan Tugas selaku ketua satgas Penanganan Covid-19 dimana tugas dan wewenangnya antara lain memperhatikan SE Mendagri Nomor, 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah .

Dalam melaksanakan Tugas dan wewenang tersebut PJS Bupati bertanggungjawab kepada Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Tengah dan masa Jabatan akan berkahir pada saat Bupati dan Wakil Bupati selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Tengah.