BanggaiKab.go.id, Melalui pertemuan yang di tempatkan di ballroom Hotel Estrella luwuk banggai, Inspekda (Inspektorat daerah) Kabupaten Banggai menggelar kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Jumat (21/09/2018) siang

Pada kegiatan tersebut Bupati Banggai yang diwakili oleh H. Mustar Labolo mengatakan, kegiatan ini merupakan penunjang kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk sama-sama belajar berkomitmen dan memperbaiki citra positif Daerah ini,” ujarnya saat membuka acara sosialisasi pengendalian gratifikasi

“Rangkaian kegiatan ini adalah amanat dari peraturan Presiden RI no.55 tahun 2012, dimana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah lewat kesatuan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada Kementerian dan Lembaga” ungkap wabup, dimana diinstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten/kota harus membentuk Tim terpadu yang koordinatif dan bersinergis.
Wabup Menambahkan, gratifikasi mempunyai arti pengaturan dan penyebutan. Gratifikasi secara spesifik dikenal sejak disahkannya undang-undang no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UUD Tipikor). Undang-undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri sipil atau penyelenggara Negara untuk melaporkan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan perlawanan dengan tugas, jika ada hal yang menyangkut dugaan suap ataupun korupsi dengan rana administratife ataupun pidana.

Tampak jajaran ASN (Aparatur Sipil Negara) mengikuti rangkaian acara sosialisasi di Hotel Estrella Luwuk Banggai [Foto, Istimewa]

Turut hadir Sekda Kabupaten Banggai, Assisten Bupati Banggai , Staff ahli Bupati Banggai, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Ketua DPRD Kabupaten Banggai Bersama jajarannya, Forkopimcam, Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai.
Sementara itu, Erwin selaku Deputi pencegahan dan penyuluhan Direktorat gratifikasi KPK menjelaskan, Gratifikasi adalah akar dari korupsi atau penerima yang pasif, tidak diminta akan tetapi dikasih, pungkasnya, hal seperti ini yang harus kita hindari sebab kalaupun ada pemberian seperti itu yang didapatkan kepada pejabat, gratifikasi itu akan menjadi hak paten Negara atau dikembalikan.

Berdasarkan survey dari corps index atau index persepsi korupsi tahun 2017, Erwin mengungkapkan Indonesia mengalami peningkatan yang drastis yakni; score Indonesia diposisi 37 nilainya dari 100 dan ditandai dengan symbol merah berarti semakin meningkat untuk tingkat korupsinya dan mendapatkan ranking 96 dari 180 negara di dunia, dibandingkan dengan tahun 2013 dengan jumlah score 32.
Kegiatan tersebut disambut baik oleh peserta dan undangan lainnya, Dan diakhiri foto bersama dengan Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
Webresmi KPK: (https://www.kpk.go.id/id/kontak-kami)

 

 

 

Liputan : Kominfo