BanggaiKab.go.id, Luwuk-, Kepedulian Pemerintah Kabupaten Banggai atas musibah yang terjadi kemarin pasca eksekusi lahan Tanjung, tak membuat sang Petinggi Daerah tersebut gentar dan pantang mundur untuk terus membela hak rakyatnya. Dalam kunjungannya, Kamis (31/01/2019) pagi tadi, PemKab berjanji akan tetap membantu warga yang terkena dampak penggusuran Tanjung yang berada di Kelurahan Keraton, Kecamatan Luwuk.

Pada agenda silaturahminya Bupati Banggai mengatakan, Kami akan tetap berupaya dengan maksimal, agar para korban yang terkena dampak penggusuran mendapat bantuan langsung dari Kami.

“Ada sekitar 400 Kepala Keluarga (KK) yang telah kami data, dan saya (Bupati Banggai) sudah tanda tangani atas bantuan itu. kalau masih ada tambahannya, mohon segera dimasukan kepada instansi yang terkait,”ucapnya.

Setelah dilakukannya pendataan tambahan, kemudian BPN (Badan Pertanahan Nasional), Polres Banggai atau Kejari (Kejaksaan Negeri) akan turun ke lokasi untuk mencocokkannya, dan itu sebagai finalisasi berkas yang kemudian data itu kita akan bawa ke Jakarta. Kami Pemerintah Daerah tidak hanya mendata atas kepemilikan sertifikat bangunan dan tanah, akan tetapi bantuan berupa pendidikan untuk anak yang putus sekolah, tambahnya.

Sejumlah masyarakat, Pemerintah Kecamatan beserta Kelurahan dan Tokoh Masyarakat yang sempat hadir dalam pertemuan itu sangat Bangga dan merasa puas, karena Bupati Banggai serta Forkopimda lainnya telah berkomitmen akan menyelesaikan masalah konfilk agraria itu, serta akan mengajak salah satu warga tanjung ke jakarta untuk melihat langsung penyerahan berkas Hak Kepemilikan warga kepada Pemerintah Pusat.

Kejari Banggai Ramdhanu Dwiyantoro selaku Jaksa pengacara Pemerintah Daerah dan BPN menyampaikan, sejak awal saya menolak atas penggusuran warga di Tanjung, dikarenakan saya mempunyai pendapat hukum yang berbeda dalam memandangnnya dan intinya persoalan tersebut menyangkut hak dan kewajiban.

“Hak-hak bapak dan ibu semuanya kedepan akan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Banggai Ir. H. Herwin Yatim, Wakil Bupati beserta jajarannya. Dan kewajibannya bapak dan ibu adalah mentaati proses hukumnnya,”ungkapnya.

Kita akan secepatnnya menyelesaikan perkara tersebut dan diminta jangan ada yang menambah persoalan ataupun keributan, karena akan memperlambat proses hukum tersebut. tutupnya

 

(Tim Liputan Diskominfo)