BanggaiKab.go.id, Moilong– Setelah melantik pejabat Eselon II B di Lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai. Bupati Banggai Ir. H. Herwin Yatim melanjutkan agendanya untuk melantik 165 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meliputi Kecamatan Moilong, Kecamatan Toili, Kecamatan Batui dan Batui Selatan. Pelantikan tersebut secara khusus ditempatkan di Pantai Wisata Seribu Cemara, Minahaki, Kecamatan Moilong. Selasa (07/01/2020), Siang.

Pada kesempatannya Bupati Banggai mengajak seluruh anggota BPD setempat untuk selalu menjaga amanah dan tugas yang diberikan.
“ Agenda pelantikan ini tidak instan, kalian dipilih atas dasar demokratis. Ketika kalian diberikan amanah dan kepercayaan itu berarti harapan masyarakat harus kalian perjuangkan dengan sebaik-baiknya dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatannya,”tuturnya.

Pengambilan sumpah secara langsung dipimpin oleh Bupati Banggai, sumpah yang saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kesatuan republik indonesia yakni untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan tanggung jawab kita terhadap kesejahteraan rakyat.

“Saya Bupati Banggai H. Herwin Yatim, dengan ini resmi melantik saudara saudari sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kalian akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara dengan penuh tanggung jawab,” ucapnya.

Turut hadir dalam agenda pelantikan tersebut, Kepala OPD, Ketua DPRD, Unsur Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan aparatur desa.

Setelah selesai melantik, Bupati Banggai yang didampingi Wakil Bupati Banggai langsung menandatangani berita acara pelantikan anggota BPD.

Secara garis besar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, perwakilan dusun, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, di mana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Wali kota.**

TIM LIPUTAN BIDANG MEDIA DISKOMINFO BANGGAI