BanggaiKab.go.id – Setelah melalui pembahasan, akhirnya nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2017 antara pemerintah daerah kabupaten Banggai bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Banggai, ditanda tangani.

Penandatangan KUPA/PPAS-P dilakukan oleh Bupati Banggai, Ir. Herwin Yatim, MM, dengan Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Samsul Bahri Mang, SE.,SH.,M.Si dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai, I Putu Gumi, S.Sos.,MM dalam rapat paripurna terbuka untuk umum di gedung DPRD Kabupaten Banggai, Rabu (04/10/2017).

Dalam kesempatan itu, Bupati Banggai mengucapkan, terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Banggai, lebih khusus kepada badan anggaran. Dimana telah bekerja bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah, guna membahas rancangan KUPA dan PPAS-P tahun anggaran 2017. Atas kekompakan dan kerjasama tersebut, akhirnya terdapat kesepakatan, yang sudah dituangkan dalam nota kesepatakan.

“Terima kasih kepada anggota DPRD Banggai, khususnya badan anggaran yang sudah bersama dengan tim anggaran pemda membahas rancangan KUPA dan PPAS-P tahun anggatan 2017 hingga terbuat kesepakatan,” ucapnya.

Lebih jauh Bupati Banggai, Ir. Herwin Yatim, MM mengatakan, inilah perwujudan dari rasa tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Banggai terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mewujudkan visi dan misi kabupaten Banggai yang dicita-citakan bersama. Diakui bahwa dasar proses penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2017 selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2008 pasal 81 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dimana dalam ketentuan tersebut, dijelaskan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD. Dikarenakan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Selain itu ada pula keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan keadaan darurat serta keadaan luar biasa lainnya.

 

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas lanjut Bupati Banggai, seperti perubahan asumsi makro APBD dan kebijakan nasional lain. Sedangkan kebijakan daerah digunakan dalam perubahan APBD, meliputi perubahan pendapatan asli daerah yaitu kepmponen hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta digunakannya sisa lebih anggaran tahun sebelumnya.

“Dengan berbagai pertimbangan tersebut, secara otomatis maka akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan asumsi-asumsi dalam APBD yang tertuang dalam kebijakan umum perubahan APBD alokasi pagu anggaran yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah,” jelasnya.

Dari hasil kesepakatan maka struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2017 kabupaten Banggai, berkurang sebesar Rp10.152.869.450.

 

 

 

Liputan : Diskominfo