BanggaiKab.go.id, Luwuk– Dalam waktu dekat aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang beragama Islam dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk disetorkan sebagai zakat profesi melalui lembaga pengelolah zakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Kajian mengenai dasar hukum, mekanisme pengumpulan dan pendistribusian zakat disampaikan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar Senin (24/6/2019), di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati dan dihadiri oleh kepala-kepala dinas dan bagian.
Hadir sebagai narasumber yakni, Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Rekayasa Sosial Hasanuddin Idris, Kabag Kesra Ramly Hasan, Kabag Hukum Farid Hasbullah Karim, Ketua Baznas Banggai Mahfud, dan Ketua Rumah Zakat Banggai Ust. Iswan.
“Pemerintah sudah membuat rancangan peraturan bupati mengenai hal ini. Insyaallah bulan Juli sudah terbit (peraturan bupati), dan gaji bulan juli sudah bisa disisihkan untuk zakat,” terang Hasanuddin Idris.
Adapun besaran zakat profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5% dari total penghasilan setiap bulan bagi ASN yang telah mencukupi nishabnya.

Kepala Kemenag Banggai Zainal Abidin mengingatkan bahwa pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan tidak berhak melakukan pemotongan dari rekening gaji ASN sebelum ada akad berupa pernyataan tertulis dari ASN yang ingin berzakat.
Pengumpulan zakat profesi ini diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta tepat sasaran dalam penyalurannya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (7/2/2019) menegaskan bahwa tidak ada kewajiban, tetapi yang ada adalah pemerintah memfasilitasi ASN yang ingin mengeluarkan sebagian penghasilannya untuk dibayarkan sebagai zakat.

 

 

(Tim Media Diskominfo Kab. Banggai)