Jakarta, BanggaiKab.go.id – Sehari setelah Bupati Banggai, H. Herwin Yatim, menerima Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi yang diberikan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta, kembali Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai diberikan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke 70 yang dipusatkan di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI, Selasa (11/12/2018), Pemda Kabupaten Banggai merupakan salah satu yang diundang oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, untuk menerima piagam penghargaan.

Dari 514 Kabupaten/Kota se Indonesia, tercatat hanya 409 Kabupaten/Kota yang telah berpartisipasi menyampaikan data capaian terkait upaya pemenuhan hak dasar yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, ada sebanyak 271 Kabupaten/Kota meraih kategori Peduli HAM dan 75 Kabupaten/Kota masuk pada kategori cukup Peduli HAM.

Dari dua kategori penilaian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mendapat kepercayaan dari Menkum HAM RI masuk pada kategori Peduli Hak Asasi Manusia.

Wakil Bupati Banggai, H. Mustar Labolo, dipercayakan oleh Bupati Banggai, H. Herwin Yatim, untuk mewakilinya menerima piagam penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, di Jakarta.

Dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia, Yusuf Kalla, Menkum HAM RI, Yasonna Laoly mengucapkan terima kasih dan selamat kepada daerah yang masuk nominasi penerima penghargaan Peduli HAM dan Cukup Peduli HAM. Yang dimana para pemimpin daerahnya mau berkomitmen dan berupaya untuk memenuhi hak-hak dasar warga masyarakatnya.

“Tujuan pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia ini, adalah tidak lain untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah daerah,” kata sang menteri.

Pemenuhan hak dasar yang dimaksudkan Yasonna Laoly meliputi  bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak, hak atas pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Lanjut Yasonna, istilah yang dipakai yaitu Peduli Hak Asasi  Manusia, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peduli itu, merujuk kepada upaya pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Dengan kata lain, hasil penilaian terhadap upaya yang telah dilakukan daerah pun ada tingkatannya, yakni Kabupaten/Kota yang Peduli, Cukup Peduli, dan Kurang Peduli Hak Asasi Manusia, sesuai dengan capaian yang telah diraihnya. (***)

 

Liputan Tim Dinas Kominfo