Luwuk, BanggaiKab.go.id – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia mengelar Bimbingan Teknis Strategi Pengembangan Perpustakaan dan TIK Untuk Layanan Perpustakaan di Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan yang dimulai sejak Senin (22/4/2019) dan akan berakhir pada Kamis (25/4/2019) itu, dibuka oleh Pustakawan Utama Perpusnas RI, Muchtar Dolle dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai.

Sebelum Muchtar Dolle, yang dipercayakan membacakan sambutan tertulis Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berkesempatan mengucapkan selamat datang kepada tim Perpusnas RI di Kota Luwuk.

“Kami ucapkan selamat datang kepada bapak Muchtar Dolle di kota Luwuk, kota yang banyak mendulang prestasi di tingkat provinsi dan nasional,” katanya.

Muchtar Dolle sendiri mengakui bahwa Kota Luwuk merupakan kota yang sangat indah yang ada di bagian timur provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Sehingganya, diawali sambutan Kepala Perpusnas RI, Muhammad Syarif Bando, mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas apresiasi kepada pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kabupaten Banggai beserta seluruh peserta bimtek.

“Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi bapak ibu sekalian yang mau menyukseskan kegiatan ini,” tutur Muchtar mengawali sambutan.

Menurut dia, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perpustakaan ditetapkan sebagai urusan wajib non pelayanan dasar, untuk menyediakan layanan perpustakaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Muchtar, Perpusnas RI menyelenggarakan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan kemampuan literasi yang meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi.

“Perpustakaan umum berbasis inklusi sosial, bukanlah hal yang baru. Hal itu sudah diamanatkan dalam Pasal (5) UU 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yang mengatur hak, kewajiban masyarakat terhadap perpustakaan,” terangnya.

Lanjut sang Pustakawan Utama, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan. Selain itu, masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus dan masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Selain itu tambah Muchtar, IFLA juga telah menyampaikan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keberagaman budaya, dan kemauan untuk menerima perubahan serta menawarkan kesempatan untuk melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia (HAM).

“Dengan menciptakan pembelajaran sepanjang hayat, perpustakaan juga berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat dan wahana dalam mencari informasi serta rekreasi yang tidak hanya mencerdaskan namun juga memberdayakan masyarakat sehingga memberikan manfaat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas dan taraf hidupnya,” tutur Muchtar.

Dengan itu, semua, bila masyarakat sudah menyadari dan merasakan secara langsung manfaat layanan perpustakaan bagi kehidupannya, maka dengan sendirinya tingkat kegemaran membaca akan meningkat. Dan tingkat pemberdayaan perpustakaan yang tinggi merupakan wujud dari kemampuan literasi masyarakat suatu negara.

Lebih jauh Muchtar mengatakan, dalam memberikan layanan kepada pemustaka, pemerintah wajib menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi saat ini.

Untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dapat dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Sebab ada kurang lebih 21 provinsi dan 60 kabupaten/kota serta 300 perpustakaan desa yang akan menjadi sasaran pokok kegiatan tersebut. Dimana tujuan utamanya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengawasan untuk peningkatan kapabilitas pengelola perpustakaan agar mampu memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. (***)