DKISP BANGGAI – Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat dalam diri setiap warga negara, bukan hanya tugas individu yang bersangkutan, melainkan pula institusi negara yang diberi mandat menjaga hak hidup penduduknya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sebagai representasi dari negara di tingkatan daerah perlu melakukan intervensi dalam upaya mengatur batas-batas tindakan dan perilaku masyarakat, sehingga tidak ada hak orang lain yang dilanggar.
Pemkab Banggai tidak hentinya melakukan berbagai upaya, mulai dari koordinasi hingga implementasi program untuk menciptakan Banggai yang ramah HAM.
Seperti halnya hari ini, Rabu (19/10/22), Wakil Bupati Banggai, Drs. H. Furqanudin Masulili, MM didampingi Staf Khusus Bupati Bidang Dalam Negeri, Alimudin Nur menghadiri Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM 2022 yang digelar Komisi Nasional (Komnas) HAM Republik Indonesia bersama Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia
Kegiatan yang dihadiri oleh 65 Bupati dan Walikota se Indonesia itu, berlangsung selama dua hari, dan dilaksanakan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.
Selain para kepala daerah dan jajaran Komnas RI, hadir pula Senior Program Officer on Human Rights and Democracy, INFID, Abdul Wardi dan secara virtual, diikuti oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia dan Kepala KSP, Muldoko.
Dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan, Ketua Komnas Ham RI menyampaikan, Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM adalah forum untuk bersilaturahmi, bertukar pengetahuan, ide, gagasan, dan berbagi pengalaman tentang praktik-praktik nyata yang berhasil diterapkan dalam membangun kabupaten/kota yang selaras dengan nilai-nilai HAM. Acara ini melibatkan seluruh stakeholder terkait isu kabupaten/kota HAM dari dalam dan luar negeri.
“Konferensi pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM telah mendapat pengakuan positif dari dalam negeri karena kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang positif dan konstruktif guna perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM di Indonesia dan dunia khususnya,” jelas dia.
Di kesempatan yang sama, Muldoko juga turut memberikan arahan. Dalam pidatonya, Kepala Staf KSP itu mengatakan, Selain berdampak positif di dalam negeri, Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/ Kota HAM juga disambut baik oleh komunitas internasional.
“Pengakuan itu dapat dilihat dari banyaknya peserta perwakilan dari negara lain yang hadir dalam pelaksanaan Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM di tahun-tahun sebelumnya,” tutup dia.