DKISP BANGGAI – Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, MM, AIFO menghadiri peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) Open Government Indonesia (OGI) Ke-7, Selasa (7/2/23), di Gedung Saleh Afiff Kementerian PPN/Bappenas, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.Bupati Banggai, pada event yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Republik Indonesia (RI) itu, turut menyampaikan sejumlah program inovatif yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai.
Di hadapan Menteri PPN RI, para narasumber dan kepala daerah se Indonesia, Ir. H. Amirudin, MM, AIFO mengungkapkan bahwa salah satu inovasi yang dilakukan mereka adalah ambulans dering untuk mempermudah pelayanan, terutama pada situasi darurat bagi ibu hamil.
“Inovasi itu dilakukan karena banyaknya ibu hamil yang kesulitan ketika akan bersalin, bahkan ada yang melahirkan sebelum tiba di rumah sakit,” jelasnya.
Selain ambulans dering, Bupati juga melaporkan bahwa Pemkab Banggai terus berupaya mengendalikan inflasi, salah satunya lewat program 1 juta 1 pekarangan yang saat ini telah berjalan dan mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, terutama yang rentan terdampak inflasi.
“1 Juta 1 Pekarangan alhamdulillah sudah sangat booming di Banggai, dimana rata-rata pekarangan warga telah terisi dengan usaha peternakan, pertanian, dan perikanan,” ujar orang nomor 1 di Banggai itu.
Beliau di kesempatan yang sama, mengharapkan pula agar pemerintah pusat dapat membantu ketersediaan jaringan telekomunikasi di Banggai, sehingga pelayanan publik dan akses informasi bisa sampai ke pelosok-pelosok.
“Di Banggai masih banyak daerah yang blindspot, kami sudah mengusulkan untuk penambahan layanan telekomunikasi, supaya akses informasi bisa merata dan pelayanan publik dapat lebih optimal,” imbuhnya.
Perihal RAN OGI sendiri, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, merupakan sebuah dokumen yang menjadi inti pelaksanaan praktik keterbukaan pemerintah oleh Open Government Indonesia (OGI).
“RAN berisikan komitmen-komitmen hasil dari ko-kreasi antara kementerian/lembaga bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil,” jelas dia.
Pada akhir Tahun 2022, lanjut dia, Sekretariat Open Government Indonesia telah menyusun RAN OGI VII Tahun 2023-2024. Dimana kata Menteri Suharso, Rencana aksi tersebut terdiri atas enam isu strategis.
Adapun, ia menambahkan, isu strategis RAN OGI VII, yaitu, pertama, anti-korupsi dan anggaran, kedua, ruang kewargaan dan demokrasi, ketiga, pelayanan publik yang inklusif, keempat, akses keadilan, kelima gender, disabilitas dan inklusi sosial, serta yang terakhir, energi, lingkungan, dan sumber daya alam.
*Tim Liputan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai