DKISP BANGGAI – Wakil Bupati Banggai, Drs. H. Furqanudin Masulili menegaskan bahwa investasi industri pertambangan yang telah beroperasi ataupun baru akan masuk di Kabupaten Banggai harus memperhatikan perbaikan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan beliau saat memberikan sambutan mewakili Bupati Banggai pada kegiatan pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Murenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun 2023, bertempat di Estrella Hotel and Conference, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, pada Senin (28/3/22).
“Isu-isu sentral terkait keberlangsungan dan perbaikan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat di sekitar area pertambangan harus menjadi prioritas para investor, oleh karena itu masalah terkait lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensi munculnya konflik agraria harus dideteksi dan diselesaikan sejak dini,” tegas Wakil Bupati.
Kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Drs. H. Furqanudin mengingatkan agar walaupun Kabupaten Banggai terbuka terhadap investasi di sektor ekstraktif tetapi harus ditangani secara terpadu dengan memprioritaskan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Banggai, terlebih khusus yang berada di sekitar area pertambangan.
“Jangan sampai ada izin pemanfaatan ruang yang tumpang tindih dengan izin pertambangan, apalagi wilayah tersebut merupakan lahan perkebunan masyarakat, atau daerah yang telah memiliki HGU. Kami berharap, OPD terkait bisa jeli mengatasi hal tersebut sehingga kedepan tidak ada lagi pengaduan-pengaduan dari masyarakat,” pinta dia.
Sejalan dengan pernyataan Wabup, Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Suprapto dalam penyampaian pokok-pokok pikiran mewakili segenap anggota legislatif turut menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Banggai dan semua elemen terkait untuk serius dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria dan permasalahan lingkungan yang timbul akibat adanya investasi pertambangan.
Berdasarkan laporan Kepala Bidang Perencanaan Umum dan Evaluasi Bappeda Litbang Banggai, Sri Desiyani Benda, SE, tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD 2023 adalah, pertama menyepakati isu strategis permasalahan dan program pembangunan daerah, dan yang kedua, menyepakati kegiatan, sub kegiatan, target kinerja dan alokasi anggaran. Sedangkan tema yang diangkat yaitu, “Kemandirian Ekonomi Daerah Didukung Penguatan Daya Saing SDM, Penguatan Transformasi Digital, dan Kualitas Pelayanan Publik”.
Ia juga menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda penyusunan RKPD Tahun 2023, setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Musrenbang Desa/Kelurahan (1/22), Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 (7/2/22), Musrenbang Kecamatan (14/2-2/3/22) dan Forum Perangkat Daerah (15-16/3/22).
Sebagai informasi, pihak-pihak yang menjadi peserta kegiatan tersebut adalah, Forkopimda Kabupaten Banggai, Pimpinan dan Anggota DPRD Banggai, Staf Khusus dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD, Kepala-Kepala OPD, Kepala Bagian Setda Banggai, Pimpinan Perguruan Tinggi, para Camat, perwakilan Perangkat Adat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi pemuda dan organisasi perempuan.
Adapula Sekretaris Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamal Ariansyah, S.STP, M.Si yang pada kesempatan itu, memaparkan arah kebijakan strategis dan prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023.
*Tim Liputan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai