DKISP BANGGAI – Komitmen dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan di daerah mutlak diperlukan agar mutu pendidikan meningkat. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Furqanuddin Masulili, Rabu (7/6/2023), saat membuka kegiatan Forum Pemangku Kepentingan, Program Sekolah Penggerak (FPK PSP), di Estrella Hotel and Conference, Luwuk Selatan.

Dalam forum yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Suprapto, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku penggagas kegiatan diharapkan dapat menjaring dan memfasilitasi penjaminan peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan serta mendukung tercapainya tujuan Program Sekolah Penggerak.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 162/N/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, menyatakan bahwa tujuan Program Sekolah Penggerak adalah untuk meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas,” ujar Wakil Bupati.

Wabup Furqanuddin mengatakan, upaya tersebut dilakukan demi terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas, serta menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, baik di lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pusat.

Melalui Program Sekolah Penggerak, Wabup Furqanuddin berharap Kabupaten Banggai dapat menjadi daerah rujukan praktik pengembangan sekolah penggerak di Sulawesi Tengah. Peluang tersebut terbuka lebar, mengingat saat ini, Kabupaten Banggai memiliki sekolah penggerak terbanyak dibanding semua kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah, yakni sebanyak 56 sekolah penggerak, di semua jenjang pendidikan.

Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut sebanding dengan kualitas yang diharapkan. “Jangan sampai sekolah yang belum memiliki guru penggerak justru lebih baik kualitasnya dibanding sekolah yang sudah punya guru penggerak,” kata Wabup Furqanuddin.

“Program ini jangan hanya dijadikan sebagai media untuk mendapatkan sertifikatnya saja, tetapi harus bisa menularkan ilmu kepada rekan-rekan guru, atau sekolah-sekolah yang belum mengikuti program ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wabup Furqanuddin meminta BPMP Sulteng agar terus memonitoring dan mengevaluasi sejauh mana implementasi PSP di daerah.

Widyaprada Ahli Madya BPMP Sulteng Dr. Drs. Abdul Gani M.Si., mengatakan, dalam Forum Pemangku Kepentingan yang berlangsung sehari itu, pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, bersama DPRD Banggai, pemerhati pendidikan, komunitas belajar, dan para peserta PSP angkatan I dan II akan berdiskusi, membahas sejumlah permasalahan dan mencari solusi di bidang pendidikan.

“Dalam diskusi dan rencana tindak lanjut itu diprioritaskan, bagaimana sekolah-sekolah kita yang sudah memasuki angkatan ke-3 agar supaya program-programnya itu bisa berkesinambungan. Tentu, penentu utamanya ada di pemerintah daerah. Kenapa? karena program ini lahir atas kerja sama, atas kesepakatan pemerintah daerah dan Kemendikbudristek,” terang Abdul Gani.

Penanggung jawab kegiatan FPK PSP Dr. Marnih Malkab, S.Pd., M.Pd., mengatakan, sebanyak 186 peserta FPK yang terdiri dari kepala sekolah, pengawas, dan guru komite pembelajaran akan mendapatkan bimbingan dari fasilitator sekolah penggerak dan BPMP Sulteng.

*Tim Liputan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai