DKISP BANGGAI – Pemerintah Kabupaten Banggai mulai memperdalam pembahasan isu-isu strategis sektoral dalam rangka menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai 2025-2045.
Dalam Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Banggai, Rabu (13/12/2023), isu kemiskinan dan perlindungan sosial, pemberdayaan desa, kesempatan kerja dan transmigrasi, serta penanggulangan bencana, menjadi topik yang dibahas secara mendalam.
Pimpinan perangkat daerah dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, secara bergantian memaparkan analisis permasalahan dan isu strategis di tiap-tiap sektor. Dipaparkan pula arah kebijakan serta kondisi yang ingin dicapai pada 2045 mendatang.
Terkait isu kemiskinan, Pemda Banggai menargetkan angka kemiskinan turun hingga nol persen di tahun 2045. Namun, untuk mewujudkan itu, Pemda perlu mengintegrasikan data kemiskinan dari berbagai sumber.
“Saat ini, Dinsos pegang data sendiri, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal) dari Kemensos, Bappeda punya data P3KE, dan di BPS ada Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi). Namun, dalam rancangan RPJPN disebutkan bahwa kita akan menggunakan satu data dari Regsosek,” kata Kepala Bappeda Banggai Ramli Tongko.
Begitu pula dalam sektor lapangan kerja. Bonus demografi yang ada, kata Ramli, perlu disikapi Pemda dengan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Banggai.
Dalam FGD tersebut, hadir pula perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Anggie Dian Pratiwi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai memaparkan keterkaitan antara bencana alam dan kemiskinan.
Di hari pertama FGD penyusunan rancangan awal RPJPD Banggai 2025-2045, Selasa (12/12/2023), topik yang dibahas adalah strategi industrialisasi pertanian dan ketahanan pangan.
*Tim Liputan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai