DKISP BANGGAI – Bupati Banggai Amirudin mengukuhkan Forum Komunikasi Analis Kebijakan Kabupaten Banggai di sela-sela kegiatan Bimbingan Teknis Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Kabupaten Banggai yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda Banggai, Selasa (22/8/2023), di Hotel Estrella, Luwuk Selatan.
Hal ini tak lepas dari upaya Pemkab Banggai untuk mendorong pembuatan kebijakan pemerintah daerah yang berkualitas berbasis bukti serta mendapatkan predikat terbaik dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK).
Bupati Banggai Amirudin mengatakan, IKK merupakan salah satu instrumen penting dalam Reformasi Birokrasi (RB). Tiga hal utama yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo tentang RB yakni, mewujudkan birokrasi yang mampu menunjukkan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat.
“Arahan presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan,” ujar Bupati Amirudin.
Untuk menyukseskan program strategis di Kabupaten Banggai, kata Bupati Amirudin, perlu ditopang dengan kebijakan daerah yang berasal dari hasil kajian yang komprehensif dan mempunyai dasar bukti yang kuat.
“Indeks Kualitas Kebijakakan dapat menjadi kunci untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk itu, dibutuhkan komitmen dari segenap perangkat pemerintah agar dapat menggunakan perangkat yang dibangun oleh LAN RI ini,” kata Bupati Banggai.
Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Kebijakan yang dinilai adalah kebijakan yang telah diimplementasikan minimal selama 2 tahun dengan dimensi penilaian terdiri dari perencanaan kebijakan (agenda setting dan formulasi kebijakan) dan pelaksanaan kebijakan (implementasi dan evaluasi kebijakan).
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI Dr. Triwidodo W. Utomo, S.H., M.H., mengatakan bahwa IKK merupakan salah satu indeks yang masih dipertahankan dalam penilaian RB.
“Kalau Indeks Kualitas Kebijakan kita baik, maka RB kita juga akan ikut baik,” ujar Tri Handoko.
Sejauh penilaian LAN RI, kata Tri, belum ada satupun kabupaten/kota yang mencapai IKK dengan predikat sangat baik. Rinciannya, 94 persen IKK masih kurang, atau hanya sekitar 6 persen yang mencapai IKK berkategori cukup.
Olehnya itu, melalui bimtek IKK dan terbentuknya Forum Komunikasi Analis Kebijakan Kabupaten Banggai, Tri Handoko berharap Kabupaten Banggai dapat menjadi pionir dalam mewujudkan IKK berpredikat baik.
“Itu sebabnya kami ingin Banggai menjadi contoh bagi daerah lain bahwa ada suatu kabupaten yang jauh dari ibu kota negara dapat mewujudkan IKK yang baik, bahkan sangat baik,” ujarnya.
Bimtek IKK digelar selama dua hari (Selasa-Rabu, 22-23 Agustus 2023) dan diikuti oleh para kepala perangkat daerah dan analis kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai. Bimtek tersebut menghadirkan para narasumber yang merupakan analis kebijakan di LAN RI.
*Tim Liputan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai